RAGAM NARASI.ID -, DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2027, di Sengeti, 9 November 2026.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta.Tampak hadir Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Wakil Ketua DPRD Wiranto, Wakil Ketua DPRD Jurjarni, para anggota dewan, para kepala SKPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Fraksi PPP Robby Ramadhan menyampaikan pandangan umum setelah mencermati nota anggaran yang disampaikan Bupati Muaro Jambi.
Setelah mencermati nota pengantar dari pihak eksekutif, Jubir PPP Dapil Sungai Gelam itu kemudian menyampaikan beberapa catatan penting.
Pada sektor pendapatan daerah, kata Robby, pemerintah daerah harus terus berinovasi dalam menggenjot target Pendapatan Asli Daerah. Mengingat dinamika kebijakan fiskal dan potensi fluktuasi dana transfer dari pemerintah pusat, ia meminta strategi konkret untuk memaksimalkan pajak daerah dan retribusi secara akuntabel, tanpa membebani sektor usaha kecil dan masyarakat kurang mampu.
Selain itu, kata dia, pihak eksekutif perlu menjelaskan basis data penggarisan target pendapatan, agar pos-pos yang diproyeksikan rasional untuk dicapai dan bukan sekadar angka di atas kertas.
Pada sektor belanja daerah, Jubir PPP Dapil Sungai Gelam tersebut menekankan agar alokasi belanja benar-benar difokuskan pada sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur konektivitas antar-kecamatan, kesehatan, dan pendidikan.
Fraksi PPP juga menyebut seluruh Organisasi Perangkat Daerah jangan hanya mengejar target serapan anggaran atau realisasi fisik semata. Setiap program yang dicantumkan dalam APBD 2027 wajib memiliki indikator hasil yang jelas, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Robby juga mengingat ruang fiskal daerah yang dinamis, perlu dilakukan efisiensi belanja operasional dan belanja pegawai yang dirasa kurang produktif. Anggaran harus dialihkan secara proporsional ke belanja modal yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Di akhir penyampaiannya, Robby juga mempertanyakan sejauh mana langkah nyata pemerintah dalam penyelesaian penataan aset daerah, demi menunjang efisiensi pengelolaan keuangan daerah ke depan.
Rapat paripurna pandangan umum fraksi ini berlangsung tertib dan khidmat, dan akan dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. (*)
