RAGAM NARASI.ID -, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerima audiensi dan konsultasi anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Rapat Sekda Lantai 3 Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis (08/10/2026).
Rombongan lintas Komisi I, II, III, dan IV tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir, didampingi Plt. Kepala Biro Hukum Yusran Yunus beserta jajaran.
Rombongan DPRD Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 7 orang, terdiri atas 5 anggota DPRD dan 2 staf pendamping. Adapun 5 anggota DPRD tersebut adalah Robinson Sirait, S.M., Joniadi P. Nainggolan, Hj. Ade Erma Suryani, S.T., M.M., Lukman, S.H., dan Elvim Jonnedy, S.E., didampingi Staf Humas Abi Susanto dan Staf Fasilitasi Ronaldo Sahputra.
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan selamat datang dan memaparkan gambaran umum Provinsi Maluku Utara. Malut terdiri atas 8 kabupaten dan 2 kota, dengan keunikan Ibu Kota Provinsi Sofifi yang secara administratif merupakan kelurahan di Kota Tidore Kepulauan, sehingga menjadi satu dari empat ibu kota provinsi tanpa status kota otonom.
Sekda juga menjelaskan komposisi masyarakat Malut yang sangat beragam dengan banyak suku dan bahasa. Nama kecamatan bahkan identik dengan nama suku, sehingga membentuk persekutuan adat dan kesultanan yang menjadi latar belakang kuat masyarakat.
Terkait dengan APBD 2027, Sekda menjelaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi nasional, Pemprov Malut terus berjuang menjaga keseimbangan fiskal. Dengan DAU sekitar Rp1,6 triliun dan belanja pegawai di angka Rp1,4 triliun, Pemprov mendorong pembangunan infrastruktur dengan strategi hemat, seperti pembangunan jalan lapen senilai Rp2 miliar dibanding hotmix sebesar Rp5 miliar. PAD terus dioptimalkan dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dari penggunaan air sungai, serta sektor pertambangan.
Perwakilan DPRD Muaro Jambi, Robinson Sirait, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan karena perjalanan panjang Jambi–Jakarta–Sofifi. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Muaro Jambi terdiri atas 11 kecamatan dan 150 desa, dengan jumlah penduduk 146.232 KK dan 466.986 jiwa berdasarkan data tahun 2025. Jumlah anggota DPRD sebanyak 40 orang, dengan pimpinan dari Gerindra, NasDem, dan PKB. Potensi unggulan daerah adalah batu bara, emas, serta perkebunan kelapa sawit.
Tujuan kunjungan tersebut adalah silaturahmi dan konsultasi terkait dua hal, yaitu:
1. Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027; dan
2. Hal-hal lain yang dapat dikonsultasikan.
Beberapa hal lain yang didiskusikan secara mendalam antara lain:
1. Tanah Adat/Ulayat: DPRD Muaro Jambi menanyakan ketersediaan Perda Perlindungan Tanah Adat di Malut. Sekda menjelaskan bahwa pengakuan tanah adat harus bermula dari kesepakatan masyarakat adat secara komunal, baru kemudian diakui oleh negara. Sepanjang masyarakat sepakat suatu wilayah milik kesultanan atau adat, negara ikut mengakui. Pemprov Malut telah memiliki regulasi terkait hal tersebut.
2. Pertambangan: Menjawab dilema tambang emas rakyat, Sekda menjelaskan bahwa mekanisme perizinan eksplorasi kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Eksplorasi membutuhkan biaya besar sehingga dilakukan melalui penugasan kepada perusahaan. Jika eksplorasi berhasil menemukan potensi, data tersebut menjadi dasar lelang.
3. Tenaga Honorer dan PPPK: Dibahas pula kebijakan pegawai paruh waktu, PPPK, dan permasalahan Dapodik guru yang telah pindah sekolah tetapi datanya belum diperbarui sehingga terkendala saat mengikuti tes.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Pada akhir pertemuan, rombongan DPRD Muaro Jambi menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara serta mendoakan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan jajaran agar selalu sehat, panjang umur, dan amanah dalam membangun Maluku Utara.
Acara diakhiri dengan penyerahan cenderamata berupa Kopi 3A khas Jambi dari DPRD Kabupaten Muaro Jambi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diterima langsung oleh Sekda, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. (*)
