RAGAM NARASI.ID -, Berembus kabar yang tidak mengenakkan, diduga pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Mengarahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terkait pembuatan SPJ, biaya mengandakan dokumen, serta sewa printer nantinya pada perhelatan pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 14 Pebuari 2024 dikelola oleh pihak PPS.
Apa yang diputuskan para anggota PPS ini, diduga tidaklah sesuai dengan apa yang didapati para anggota KPPS pada saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan PPK ditingkat Kecamatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten, yang menerangkan terkait mengandakan dokumen serta anggaran yang dikucurkan yang diperuntukkan KPPS nantinya dikelola sepenuhnya oleh KPPS.
"Kata pihak KPU Kabupaten pada bimbingan teknis beberapa waktu lalu digendung pola, untuk mengandakan dokumen, anggota KPPS tidak boleh keluar dari arena Tempat Pemungutan Suara (TPS), karena sudah ada anggaran untuk sewa printer senilai Rp. 500 ribu rupiah " Ujar Anggota KPPS, yang enggan disebutkan namanya.
Aneh nya menurut sumber, selang beberapa hari Bimtek usai, para anggota KPPS yang ada di wilayah Kelurahan Patunas kembali dikumpulkan oleh pihak PPS Kelurahan Patunas, salah satunya diduga mengarahkan pihak KPPS terkait SPJ, biaya sewa printer, serta lokasi mengandakan dokumen C1 yang telah ditentukan oleh pihak PPS. Dengan catatan, biaya sewa printer, biaya Fotocopy mengandakan dokumen C1, biaya pembuatan SPJ diserahkan ke PPS.
Tak tanggung-tanggung tambah sumber, pihak PPS diduga menjamin kerahasiaan dalam proses mengandakan dokumen C1 itu nantinya, bahkan telah menentukan lokasi mengandakan dokumen tersebut.
"Awalnya kami tidak setuju, dengan apa yang diputuskan oleh pihak PPS biaya printer diserahkan ke PPS, biaya pembuatan SPJ senilai 200 ribu rupiah Per / TPS, ditambah biaya Fotocopy untuk C1 terkait mengandakan dokumen. Tapi kerena pihak PPS bersikeras, apabila tidak mau, maka semuanya anggaran akan dilaporkan ke KPU. Seolah tidak mau membantu nantinya, apabila kami ingin minta penjelasan dalam pelaporan" Paparnya.
Kini pihak KPPS yang ada wilayah Kelurahan Patunas hanya bisa pasrah, dengan apa yang telah diputuskan pihak PPS diduga sepihak tersebut, demi berjalannya demokrasi yang diharapkan.
Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan, pihak PPS wilayah Kelurahan Patunas belum berhasil dikonfirmasi dan masih menunggu penjelasan. (*)
