RAGAM NARASI.ID -, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Secara resmi membuka pendaftaran bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2024..
Pendaftaran Pasangan Cabup dan Cawabup Tanjabbar Tahun 2024 akan dibuka mulai tanggal 27- 29 Agustus 2024 ini, di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Berikut syarat para kandidat yang harus dipenuhi saat pendaftaran ;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. KPU Tanjabbar mengumumkan Pendaftaran Pasangan Cabup dan Cawabup Tanjabbar Tahun 2024, sebagai berikut:
1. Berdasarkan Keputusan KPU Tanjabbar, Nomor 674 Tahun 2024 tentang penetapan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Untuk mengajukan pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabbar Tahun 2024, menyatakan syarat minimal suara sah 10% (sepuluh persen) sebanyak 18.502 (delapan belas ribu lima ratus dua).
2. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
l. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.
o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota.
q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
s. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan:
a. Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
b. Berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon.
c. Melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
d. Mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
6. Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagai berikut:
a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjuk admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan.
c. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir model permohonan silon parpol KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung.
d. Pasangan Calon dapat mengunduh format formulir model permohonan silon parpol KWK, melalui link https://tinyurl.com/4crzdumz.
7. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuka layanan helpdesk pencalonan Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Informasi lebih lanjut terkait tata cara Pembukaan Akses Silon dan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dapat menghubungi:
a. Alamat email : tekniskpu469@gmail.com
b. Nomor : Padlan Habibi, S.Hut. (0822 6995 1693), dan Rama Sepyana, SH (0852 6674 1317).
atau dengan datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang beralamat di Jalan Letkol Pol Toegino – Kuala Tungkal. (*)
