RAGAM NARASI.ID -, DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027, di Sengeti.
Dalam paripurna tersebut, Fraksi Partai NasDem tampil vokal melalui juru bicaranya, Ahmad Murni SH. Sejumlah catatan kritis dan masukan tajam dilontarkan terhadap Ranperda APBD 2027 yang diajukan Pemerintah Daerah.
Selain itu Kata dia, adanya penyesuaian alokasi transfer pusat membuat proyeksi pendapatan daerah menjadi Rp 1,197 triliun, sehingga berkurang sebesar Rp 173,52 miliar.
Mengingat daerah masih sangat bergantung pada dana pusat, fraksi Nasdem meminta Pemerintah Daerah harus punya langkah nyata untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 188,95 miliar agar kemandirian keuangan daerah dapat terwujud.
Fraksi Nasdem juga mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, terkait rencana kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), kata dia, rencana tersebut harus dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Gabungan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
" Guna memastikan infrastruktur mana saja yang diprioritaskan serta melihat simulasi kemampuan bayar daerah agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan," Ucapnya
Menurutnya, dukungan alokasi APBN untuk gaji dan honorarium PPPK sebesar Rp 23 triliun secara nasional merupakan angin segar.
Pemda, harus memastikan kesiapan data dan regulasi teknis di daerah agar dana tersebut dapat terserap optimal dan memperluas ruang belanja pembangunan.
Ia juga mendesak Pemerintah Daerah dari alokasi belanja daerah sebesar Rp 1,196 triliun untuk memangkas belanja operasional yang kurang penting dan memperbesar porsi belanja modal yang berdampak langsung pada pemenuhan program prioritas pembangunan daerah.
Ahmad Murni menambahkan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muaro Jambi masih belum merata dan selama ini terkesan terkonsentrasi di wilayah tertentu saja.
Untuk itu, sambungnya, alokasi pembangunan ke depan harus lebih berkeadilan dan merata.
Yang paling tegas, fraksi Nasdem menolak alokasi anggaran penyertaan modal sebesar Rp 1 miliar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Penolakan ini, jelasnya, didasarkan pada surat peringatan resmi dari PT Pertamina EP kepada PD Muaro Jambi yang berubah nama menjadi PT MJU, yang masih memiliki tanggungan kewajiban finansial atau hutang yang belum diselesaikan, termasuk tagihan kekurangan jumlah pembelian minimum tahunan (JPMT) dengan rincian sebesar USD 3.351.640,18 (periode 2017) dan USD 2.262.068,39 (periode 2018-2019), dengan total kewajiban mencapai USD 5.613.708,57.
Pada dasarnya,fraksi Nasdem mendukung pengembangan BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, tegasnya, alokasi uang rakyat melalui APBD sebesar Rp 1 miliar tersebut hendaknya tidak dialokasikan untuk membayar hutang, dan penyertaan modal baru dapat diberikan setelah seluruh permasalahan ataupun hutang piutang antara PT MJU Muaro Jambi dan PT Pertamina EP telah diselesaikan hingga tuntas, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
" Kita meminta tanggapan objektif pihak eksekutif agar APBD TA 2027 benar-benar sehat, transparan, dan menyejahterakan masyarakat," tendasnya. (*)
