RAGAM NARASI.ID-, Lembaga Swadaya Masyarakat Peneliti Anti Korupsi (LSM Petisi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Meminta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK -RI) Agar mengaudit kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi Terkhusus Tim Auditor Korwil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Karena menurut LSM Petisi, banyaknya temuan dari BPK - RI dari hasil pemeriksaan, seolah tidak berimbas dan tidak memberikan efek jera bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diduga tidak Profesionalnya BPK - RI dalam menjalankan tugasnya.
"Kita mempertanyakan kinerja BPK - RI Jambi dan meminta pihak KPK -RI agar mengaudit khusus Tim Auditor BPK - RI Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan banyaknya temuan yang di dapati dari pihak BPK RI perwakilan Jambi sejak tahun 2021 hingga 2022 saja temuan di dapati milyaran rupiah, kok kenapa Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih mendapatkan WTP dan kita minta lembaga KPK -RI menelusuri hal ini " Pinta Safrudin, Ketua LSM Petisi.
Berdasarkan catatan LSM Petisi, temuan yang telah di dapati BPK - RI Terkhusus Koordinator Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya; Temuan Honorium senilai 18 Milyar Rupiah, Temuan Subsidi pada PDAM senilai 7 Milyar.
"kita meminta pihak KPK -RI Agar mengaudit kinerja BPK RI perwakilan Jambi ini, terkhusus korwil kabupaten Tanjung Jabung Barat." Tegas Safrudin.
Dikabarkan KPK - RI akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terkait kabar kedatangan KPK ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dibenarkan oleh Kepala Inspektorat Tanjab Barat Encep Zarkasih.
Menurut Encep , kehadiran KPK di Tanjab Barat dalam rangka melakukan sosialisasi kepada ASN dan anggota DPRD Tanjab Barat. Kegiatan itu nantinya dilaksanakan dalam waktu satu hari yang akan dilakukan di dua lokasi di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Tanjab Barat.
"Kegiatan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada anggota DPRD dan ASN di Kabupaten Tanjab Barat, sekaligus bimtek dan Monev Kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)," katanya.
Encep menyebutkan, sosialisasi bertempat di gedung DPRD Tanjab Barat sedangkan bimbingan teknis (bimtek) dan monitoring dan evaluasi akan dilakukan di kantor bupati.
Kegiatan ini nantinya dihadiri seluruh Kepala OPD dan perwakilan ASN.seprti PPK, PPTK, dan Bendahara pengeluaran serta di ikuti seluruh camat dan lurah serta perwakilan vendor." Tandasnya.
Sementara terpisah, terkait kabar Kedatangan KPK ke tanjabbarat disambut respon positif dari berapa pihak,"bagus kalau KPK ke tanjabbarat disini lah nanti kita berkesempatan untuk sampaikan langsung masukan saran tentang kondisi di Tanjabbarat,"kata salah seorang masyarakat yang engan di sebutkan namanya.
"Ya,kita beharap memang kehadiran KPK datang di Tanjabbarat ini."tutupnya. (*)
