RAGAMNARASI.ID -, Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Didampingi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sampaikan aspirasi pada Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag di rumah dinas bupati, jumat (16/07/2021).
Dalam agenda pertemuan ini Ketua GNPHI Tanjab Barat Sari Wahyuni, S.Kep, mengucapkan terimakasih kepada Bupati Anwar Sadat yang telah menerima kunjungan GNPHI. Dirinya menyampaikan beberapa poin yang menjadi aspirasi perawat honorer Tanjab Barat.
"Terimakasih pak Bupati telah bersedia menyambut kunjungan kami para perawat honorer Tanjab Barat," ujarnya mengawali diskusi.
Sari Wahyuni menyampaikan, beberapa poin aspirasi perawat honorer terkait kesejahteraan perawat, penghasilan perawat saat ini jauh dari UMR. Kemudian meminta bupati untuk pertimbangkan pengadaan PPPK di Tanjab Barat.
Lebih lanjut sari mengungkapkan, dengan adanya Pemerintah Daerah mengadakan program 1 desa 1 perawat dan terakhir tenaga kesehatan seperti perawat sebagai garda terdepan menghadapi covid-19 rawan untuk terpapar. Ia berharap pemkab ada tempat khusus untuk nakes.
Menanggapi aspirasi perawat honorer Tanjab Barat, Bupati Anwar Sadat menyampaikan di masa pandemi ini sebagai garda terdepan perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Perawat merupakan tulang punggung di fasilitas pelayanan.
"Apresiasi tinggi untuk perawat yang mengorbankan kepentingan pribadi dan keluarga dari ancaman tertular virus yang bisa berakhir pada kematian," ujar Anwar Sadat.
Bupati menyebutkan, aspirasi dari tenaga perawat sudah menjadi perhatian Pemkab Tanjab Barat. Misalnya terkait honor dan insentif. OPD terkait sudah diinstruksikan untuk membayarkan tepat waktu.
Demikian juga terkait pengadaan PPPK, bagi perawat pemerintah daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat sedang melakukan koordinasi dan menyamakan pandangan dengan Bupati/Walikota se-Indonesia agar Bupati/Walikota juga diberi kewenangan menentukan dengan mengutamakan pegawai yang sudah lama mengabdi di daerah.
Terkait honor perawat yang masih dibawah UMR bupati akan berusaha melakukan evaluasi.
"Ini ada Pak Sekda, nanti saya minta panggil OPD terkait untuk evaluasi dan mensiasati apakah memungkinkan atau tidaknya dalam anggaran daerah. Yang pasti aspirasi dari perawat sudah menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti," pungkasnya.
Reporter : Ipandri Arahman Hadi
